KENDARI, SultraKuViral.Com — Ikatan Senat Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI) Wilayah V bersama BEM Fakultas Peternakan UHO, GMNI FPt UHO, HMI FPt UHO dan PMII FPt UHO menyatakan sikap terkait kondisi dan arah pembangunan sektor peternakan di Sulawesi Tenggara.
Pernyataan tersebut tertuang dalam dokumen bertajuk “Menyikapi Urgensi Peternakan: Penguatan Program, Anggaran, Sarana dan Prasarana Pendukung Pembangunan Sektor Peternakan Sultra.”
Dalam pernyataannya, kelompok mahasiswa tersebut menyampaikan keprihatinan terhadap sejumlah kebijakan dan persoalan yang dinilai berpotensi memengaruhi ketahanan pangan, kesejahteraan peternak serta tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan sektor peternakan.
Mereka menilai sektor peternakan tidak semestinya hanya dipandang sebagai subsektor penunjang ekonomi, tetapi memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan pangan dan menjadi bagian penting bagi masa depan generasi bangsa.
Soroti Anggaran dan Program Peternakan
Mahasiswa meminta agar pembangunan sektor peternakan mendapatkan perhatian melalui regulasi, alokasi anggaran serta program pembangunan yang lebih terarah.
Menurut mereka, Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor peternakan. Sektor tersebut dinilai dapat mendukung ketahanan pangan, meningkatkan perekonomian masyarakat serta mendorong kesejahteraan peternak di daerah.
Namun, pengelolaan sektor peternakan dinilai membutuhkan kelembagaan yang memiliki kewenangan, sumber daya, program dan anggaran yang jelas sehingga berbagai persoalan peternakan dapat ditangani secara terarah dan berkelanjutan.
Dorong Pembangunan Pabrik Pakan Ternak
Salah satu persoalan yang turut disoroti adalah ketergantungan peternak terhadap pasokan pakan dari luar daerah.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai ketergantungan tersebut dapat meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya membebani peternak rakyat di Sulawesi Tenggara.
Karena itu, mereka mendorong adanya pembangunan pabrik pakan ternak di Sulawesi Tenggara sebagai salah satu langkah untuk mendukung ketersediaan pakan dan menekan beban biaya produksi peternak.
Minta Pengawasan Pemotongan Ternak Betina Produktif
Mahasiswa juga menyoroti perlunya pengawasan dan penindakan terhadap pemotongan ternak, khususnya ternak betina produktif, yang dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Mereka meminta pengawasan terhadap praktik tersebut diperkuat agar keberlanjutan populasi ternak dan produktivitas peternakan di daerah tetap terjaga.
Soroti Peran Penyuluh Peternakan
Selain persoalan anggaran, pakan dan pengawasan ternak, keberadaan penyuluh peternakan juga menjadi perhatian.
Mahasiswa memandang penyuluh memiliki peran penting dalam mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan. Karena itu, mereka mendorong adanya transparansi terhadap kinerja penyuluh serta program Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan.
Transparansi tersebut, menurut pernyataan sikap mereka, mencakup kehadiran penyuluh di lapangan, kualitas pendampingan kepada peternak serta pelaksanaan program yang dilakukan secara terbuka dan berkala.
Melalui pernyataan sikap tersebut, mahasiswa berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap sektor peternakan Sulawesi Tenggara melalui penguatan program, anggaran, kelembagaan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung.
